Jakarta, Gezah.com – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Asal Sumatera-Jakarta (IMPAS-J), dengan dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Media Independen (DPP P2MI), menggelar aksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Rabu (8/1/2025) pukul 14.00 WIB. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Aksi ini berfokus pada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru tahun 2022-2023. Dalam orasinya, Zuhri, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) IMPAS-J, secara tegas menyampaikan tuntutan agar KPK segera menyelidiki sejumlah proyek yang dianggap bermasalah. Salah satu fokus utama mereka adalah dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp19,9 miliar yang dialokasikan untuk pengelolaan dana darurat dan belanja tidak terduga. Selain itu, mereka juga menyoroti proyek belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp20,9 miliar, yang diduga merupakan proyek fiktif dengan adanya indikasi mark-up anggaran.
“Kami meminta KPK RI untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas BPKAD Kota Pekanbaru beserta seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, maka KPK wajib bertindak tegas,” seru Zuhri dalam orasinya.
Lebih lanjut, Zuhri juga menekankan pentingnya aksi tersebut sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dan pemuda dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyoroti relevansi aksi ini dengan program Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya langkah tegas dalam memerangi korupsi. Zuhri juga berjanji akan membawa kasus ini ke Kejaksaan Agung RI jika tidak ada langkah konkret dari KPK.
“Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai mahasiswa. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga menjadi perhatian publik dan mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak berwenang,” tutup Zuhri.
Dukungan Penuh dari P2MI
Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP P2MI, Saipul Lubis, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi yang dilakukan oleh IMPAS-J. Ia mendesak KPK untuk segera merespons tuntutan tersebut dengan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran di Dinas BPKAD Kota Pekanbaru.
“Kami dari DPP P2MI memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan mahasiswa dan pemuda yang telah berjuang demi menjaga integritas keuangan negara. Dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp19,9 miliar dan Rp20,9 miliar ini adalah hal serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut,” ujar Saipul.
Menurutnya, dugaan adanya proyek fiktif dan praktik mark-up anggaran adalah bentuk pelanggaran serius yang merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa peran KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi harus terlihat nyata dalam menangani kasus-kasus semacam ini.
“Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini adalah ujian bagi KPK untuk menunjukkan komitmen dan profesionalisme mereka dalam menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Seruan untuk Masyarakat
Saipul Lubis juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Ia juga menyatakan bahwa DPP P2MI akan terus memantau perkembangan kasus ini bersama dengan IMPAS-J.
“Kami mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan korupsi di negeri ini. Kasus ini adalah salah satu bukti nyata bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap perilaku koruptif. Jika diperlukan, kami akan mendorong kasus ini hingga ke Kejaksaan Agung agar menjadi perhatian nasional,” tegasnya.
Saipul menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. “Momentum ini adalah peluang besar bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran penting bagi semua pihak agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara jujur dan transparan,” pungkasnya.
