Marthinus Hukom dan Makna Sejati Kekuasaan: Melayani Rakyat, Bukan Memuliakan Diri | Gezah.com

Marthinus Hukom dan Makna Sejati Kekuasaan: Melayani Rakyat, Bukan Memuliakan Diri

Jakarta – “Seorang pemimpin tidak diuji saat menerima jabatan. Ia diuji setiap kali memutuskan: berpihak kepada kekuasaan atau kepada rakyat.”

Mengapa begitu banyak orang berlomba mengejar jabatan?

Karena bagi sebagian orang, jabatan adalah simbol kehormatan. Pangkat menghadirkan penghormatan, seragam menghadirkan kewibawaan, dan kekuasaan menghadirkan rasa penting.

Tanpa disadari, ego menjadi pengendali utama. Ia ingin diakui, dipuji, bahkan ditakuti.

Namun, sejarah selalu membuktikan satu hal: kekuasaan tidak pernah membuat seseorang menjadi besar. Kekuasaan hanya memperlihatkan seberapa besar jiwanya.

Di tengah cara pandang itu, sosok Marthinus Hukom menarik untuk direnungkan.

Bukan semata karena jabatan yang diembannya, tetapi karena setiap pemegang kekuasaan selalu dihadapkan pada pilihan yang sama: apakah jabatan menjadi alat untuk meninggikan diri, atau menjadi jalan sunyi untuk melayani sesama.

“Jabatan adalah titipan. Integritas adalah pilihan. Dan sejarah hanya menghormati mereka yang memilih menjaga integritas.”

Hakikat kekuasaan bukanlah memerintah sebanyak mungkin orang.

Hakikat kekuasaan adalah memastikan setiap warga negara memperoleh rasa aman, keadilan, dan perlindungan tanpa membedakan suku, agama, status sosial, ataupun kedekatan dengan penguasa.

Dalam perspektif Etika Natural Empiris, sebuah kebijakan hanya bernilai ketika mampu mengurangi penderitaan nyata masyarakat.

Sementara Epistemologi Pembebasan mengajarkan bahwa pengetahuan harus membebaskan manusia dari ketidakadilan, bukan menjadi tameng untuk mempertahankan kekuasaan.

“Negara yang besar bukan karena aparatnya paling ditakuti, tetapi karena rakyatnya paling merasa dilindungi.”

Indonesia tidak hanya membutuhkan aparat yang kuat.

Indonesia membutuhkan aparat yang mampu menguasai dirinya sendiri.

Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang sadar.

Sadar bahwa setiap kewenangan adalah amanah.

Sadar bahwa setiap keputusan menyentuh kehidupan banyak orang.

Sadar bahwa jabatan akan berakhir, tetapi dampaknya akan dikenang sepanjang sejarah.

Di titik itulah filsafat bertemu dengan pengabdian. Kekuasaan berhenti menjadi panggung kesombongan dan berubah menjadi jalan sunyi untuk menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan harapan bagi masyarakat.

“Pada akhirnya, rakyat tidak mengingat siapa yang paling berkuasa. Rakyat mengingat siapa yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi mereka ketika mereka paling membutuhkan negara.”

Itulah ukuran sejati seorang pemimpin. Bukan seberapa tinggi pangkatnya, bukan seberapa lama masa jabatannya, melainkan seberapa besar keberaniannya menjadikan kekuasaan sebagai pengabdian, bukan sebagai kemewahan.

About the Author: Riano Hugo

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *