Gezah.com – Penangkapan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Desember 2024 menjadi peristiwa yang mengejutkan publik. Penangkapan ini diduga terkait korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yang sedang ditelusuri lebih dalam oleh KPK.
Jejak Karier yang Menanjak
Risnandar memulai kariernya sebagai staf di Sub Bagian Penyusunan Anggaran di Kementerian Dalam Negeri. Dengan dedikasi dan kerja keras, ia berhasil menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan hingga Direktur di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Pada pertengahan 2024, ia diangkat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru untuk memimpin transisi pemerintahan menjelang Pilkada.
Sebagai Pj Wali Kota, ia dikenal aktif dalam menjalankan tugas, seperti memimpin rapat-rapat strategis terkait pelayanan publik dan evaluasi program kerja pemerintah daerah. Namun, ia juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengelolaan birokrasi dan anggaran yang kini menjadi sorotan utama.
Dugaan Kasus Korupsi
Menurut KPK, penangkapan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai status hukum Risnandar, KPK tengah melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan fakta dan bukti. Penangkapan ini menambah panjang daftar pejabat publik yang tersandung kasus korupsi, menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam pemerintahan.
Harta Kekayaan
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Risnandar dilaporkan memiliki kekayaan sekitar Rp1,9 miliar. Asetnya mencakup tanah, kendaraan mewah, dan barang-barang bernilai tinggi. Meski memiliki utang sebesar Rp40 juta, kekayaannya masih tergolong signifikan.
Reaksi Publik
Penangkapan Risnandar memicu berbagai reaksi, terutama di Pekanbaru. Sosok yang dikenal sebagai birokrat berprestasi kini menghadapi sorotan negatif. Publik berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan kejelasan hukum, sekaligus menjadi pengingat bagi pejabat lain untuk menjaga integritas mereka.
Kasus ini juga membuka diskusi luas tentang upaya pencegahan korupsi, khususnya di level pemerintahan daerah. Kejadian ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan institusi publik.
